Teraktual.co.id || Bandung — Gubernur Jawa Dedi Mulyadi menyoroti sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Bekasi, mulai dari pengelolaan sampah, kondisi sungai, infrastruktur jalan, hingga pemerataan akses kesehatan dan pendidikan. Ia menegaskan, besarnya potensi ekonomi dan anggaran daerah harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pesan tersebut menjadi tantangan bagi Asep Surya Atmaja yang mengemban amanah memimpin Kabupaten Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Pemerintah daerah dituntut menghadirkan program nyata, terukur, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di sektor kesehatan, Dedi mendorong peningkatan akses pelayanan melalui program dokter keluarga. Namun, pelaksanaannya membutuhkan perencanaan matang, mulai dari kebutuhan tenaga medis, pembiayaan, penempatan dokter, hingga pengawasan mutu pelayanan.
Keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia, tetapi juga dari kemudahan masyarakat mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan yang terjangkau.
Dedi juga menekankan pentingnya pemerataan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Ia mendorong agar anak-anak dari kelompok ekonomi lemah memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.
“Tidak ada jalan lain kecuali satu, pendidikannya harus mendapat perhatian. Mereka harus sekolah gratis sampai perguruan tinggi,” tegasnya.
Sebagai kawasan industri dengan kebutuhan tenaga kerja yang besar, Kabupaten Bekasi dinilai perlu memperkuat kualitas pendidikan dan keterampilan generasi muda. Sinergi antara sekolah, lembaga pelatihan kerja, dan perusahaan menjadi penting agar masyarakat lokal mampu bersaing dan memperoleh kesempatan kerja di daerahnya sendiri.
Dalam bidang infrastruktur, Dedi memberikan target tegas untuk 2027. Ia menginginkan tidak ada lagi jalan berlubang dan sekolah dalam kondisi buruk di Kabupaten Bekasi.
Target tersebut menuntut pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan, memastikan kualitas proyek sesuai spesifikasi, serta memperkuat transparansi anggaran dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
Dedi juga mengingatkan agar kepala daerah tidak terlibat dalam kepentingan bisnis pribadi yang dapat mengganggu integritas pemerintahan. Ia mendorong jajaran pemerintah lebih aktif turun ke lapangan untuk melihat langsung persoalan masyarakat.
Selain infrastruktur, persoalan sampah dan kondisi sungai juga menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius. Pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui penanganan sampah, pengawasan pencemaran, serta penataan dan pemeliharaan sungai.
Pelantikan Asep Surya Atmaja menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membuktikan bahwa potensi ekonomi dan besarnya anggaran daerah dapat diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih baik.
Masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah: berapa banyak jalan rusak yang diperbaiki, sekolah yang dibenahi, warga yang memperoleh akses kesehatan, serta bagaimana penanganan sampah dan kondisi sungai dapat ditingkatkan.
Tahun 2027 akan menjadi ujian penting bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bukan sekadar janji dan target, masyarakat membutuhkan hasil nyata berupa infrastruktur yang layak, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, serta lingkungan yang bersih dan tertata.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau pertumbuhan kawasan industri, tetapi juga oleh sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
