September 10, 2025
Beranda » Diduga Selewengkan Puluhan Miliar Dana Desa, Kades Pantai Mekar Dikecam Warganya

Diduga Selewengkan Puluhan Miliar Dana Desa, Kades Pantai Mekar Dikecam Warganya

0
IMG-20250909-WA0036

kabupaten Bekasi, teraktual.co.id– Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Pantai Mekar (FORMADES PM) menggelar aksi damai di depan kantor Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Selasa (9/9/2025).

Aksi ini merupakan kali ketiga digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Kepala Desa Pantai Mekar, Dahlan. Warga mendesak agar kepala desa dicopot dari jabatannya lantaran diduga menyelewengkan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa periode 2020–2024 dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.

Dalam aksinya, massa menabur bunga di halaman kantor desa sebagai simbol “matinya keadilan” sekaligus membentangkan spanduk sepanjang enam meter berisi tanda tangan warga sebagai bentuk mosi tidak percaya.

Kekecewaan warga semakin memuncak lantaran kantor desa dalam keadaan kosong. Tidak ada satu pun perangkat desa yang hadir saat aksi berlangsung.

Ketua FORMADES, Darman, menegaskan pihaknya akan melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang ini kepada Presiden Prabowo Subianto, serta aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Anggaran puluhan miliar masuk ke rekening desa, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Aksi damai ini adalah simbol matinya akal sehat akibat kezoliman yang dilakukan kepala desa. Kami berharap hukum ditegakkan,” ujar Darman.

Ia menambahkan, banyak warga mempertanyakan penggunaan dana BUMDes yang diduga dijadikan modal usaha pribadi kades, termasuk bantuan Ketapang serta kegiatan infrastruktur yang dinilai manipulatif.

Selain itu, FORMADES juga telah mendata penyaluran BLT Dana Desa sesuai laporan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data tersebut sempat diserahkan ke Polsek Muaragembong yang memfasilitasi mediasi antara Kepala Desa Dahlan dan FORMADES untuk melakukan pencocokan data hingga Rabu (10/9/2025).

Namun hingga aksi ketiga ini digelar, warga mengaku belum melihat adanya transparansi nyata dari pemerintah desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *