APBD Bekasi Jadi Membengkak, Pemprov Jabar Diminta Lunasi Tunggakan BPJS Kesehatan
Teraktual.co.id | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menyelesaikan pembayaran tunggakan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan demi optimalisasi pelayanan publik.
Tunggakan dimaksud mencakup 146.405 peserta segmen Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD) yang terdata dalam basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kami ingin dibayarkan tahun ini. Karena untuk mengurangi beban APBD Kabupaten Bekasi juga. Kami sudah bersurat, kami juga menagih provinsi, agar pelayanan ke masyarakat bisa optimal lagi,” kata Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Selasa (25/11/2025).
Ia mengatakan, tunggakan tersebut berpotensi membuat masyarakat kehilangan hak atas layanan kesehatan sekaligus menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.
“Di sisi lain, pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat memaksa Pemkab Bekasi melakukan efisiensi anggaran,” katanya.
Asep mengaku tunggakan iuran BPJS yang belum dibayarkan sejak tahun 2023-2024 itu menjadi salah satu pembahasan serius dalam RAPBD Kabupaten Bekasi 2026, terlebih sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Berdasarkan pendataan, total tunggakan Pemprov Jabar mencapai Rp84 miliar, akumulasi dari iuran 2023 dan 2024. Akibatnya, beban keuangan Kabupaten Bekasi untuk menutupi iuran JKN-KIS membengkak hingga Rp188 miliar, belum termasuk anggaran tahun berikutnya.
“Maka kami berharap yang dari provinsi bisa terbayarkan agar nanti yang tadinya di cut off bisa berobat lagi. Biar bisa UHC (Universal Coverage Health) lagi,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas turut meminta agar pemerintah provinsi dapat segera menyelesaikan tunggakan tersebut demi optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kami berharap Pemprov Jabar bisa menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan. Sebab kondisi keuangan daerah Kabupaten Bekasi masih kurang optimal. Oleh sebab itu kami berharap demi layanan kesehatan secepat mungkin dapat diselesaikan,” kata dia.***
Sumber : AntaraNews
