Harkodia 2025: KOMAKSI (Komite Mahasiswa Kabupaten Bekasi) Desak Penguatan Transparansi dan Integritas Daerah
Teraktual.co.id – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) di Kabupaten Bekasi berlangsung dengan seruan kuat dari Komite Mahasiswa Kabupaten Bekasi Beserta masyarakat sipil, yang meminta pemerintah daerah mempercepat pembenahan tata kelola dan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.
diskusi internal bersama dengan seluruh kader yang digelar di sekretariat KOMAKSI ini menyoroti urgensi penguatan integritas birokrasi di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kualitas pelayanan dan akuntabilitas penggunaan APBD.
Koordinator KOMAKSI (Komite Mahasiswa Kabupaten Bekasi, (Mario), menegaskan bahwa Harkodia bukan hanya momentum simbolik, melainkan pengingat bahwa perbaikan sistem pemerintahan daerah merupakan kebutuhan mendesak.
“Harkodia adalah refleksi kita semua. Korupsi di berbagai level pemerintahan, sekecil apa pun, memberi dampak besar bagi masyarakat. Bekasi tidak boleh terjebak dalam praktik tata kelola yang tidak transparan,”
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi pencegahan korupsi.
“Penggunaan anggaran daerah harus dapat diakses secara jelas oleh masyarakat. Tanpa transparansi, ruang penyimpangan akan tetap ada,” tambahnya.
Sejumlah kader komaksi yang hadir dalam kegiatan tersebut turut menekankan perlunya pembenahan sistemik di lingkungan pemerintah daerah.
“Pencegahan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui digitalisasi layanan publik, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan partisipasi publik,” Koordinator KOMAKSI, [Mario].
Dalam forum diskusi itu, beberapa isu strategis yang mengemuka antara lain:
kebutuhan transparansi pengadaan barang dan jasa,
peningkatan integritas ASN di setiap tingkatan,
penertiban pungutan liar pada layanan administrasi,
serta percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Kami menilai bahwa Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar untuk menjadi daerah dengan tata kelola modern dan bersih, namun membutuhkan komitmen nyata dari seluruh pemangku kebijakan.
“Budaya antikorupsi harus dibangun dari level kepemimpinan hingga lini birokrasi paling bawah. Tanpa komitmen tersebut, kualitas pembangunan dan pelayanan publik akan terus terhambat,”
Peringatan Harkodia 2025 di Bekasi ini menegaskan bahwa publik tetap mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong langkah-langkah reformasi yang lebih nyata, terukur, dan berbasis data. KOMAKSI (Komite Mahasiswa Kabupaten Bekasi), berharap pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi lebih luas guna memperkuat integritas dan meminimalkan potensi penyimpangan di sektor publik.
